Retorika “Omon-Omon” di Balik Makan Bergizi Gratis

GENERASI, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus menghadapi badai kritik. Alih-alih menjadi solusi konkret bagi perbaikan gizi nasional, program berskala masif ini dinilai rapuh sejak dalam pikiran karena minimnya kajian dan validasi data yang rigid.

Guru Besar dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Brawijaya (UB), Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM. mengonfirmasi dugaan tersebut sejak awal. “Namun dalam perspektif komunikasi politik saya melihat bahwa MBG sebagai sebuah substansi campaign itu tidak dibangun dengan riset yang cukup kuat ya, tidak dipastikan secara range masalah kegunaannya,” ujarnya saat diwawancarai di Malang.

Kelemahan desain ini berdampak fatal pada tataran implementasi di berbagai daerah. Tanpa adanya proyek percontohan (pilot project) untuk memetakan kesiapan rantai pasok pasokan pangan, program ini langsung digulirkan secara serentak, memicu kekacauan logistik yang meluas. Menurut Anang, pemaksaan eksekusi tanpa cetak biru yang matang membuat proyek strategis nasional ini terkesan berjalan tanpa arah.

“Di dalam pelaksanaannya ya lebih kacau lagi dari awal ketika program itu tidak disusun, tidak didesain dengan matang, maka dalam pelaksanaan pun itu terkesan sangat amburadul sekali,” katanya.

Krisis kepercayaan publik kian mendalam ketika program ini justru didera skandal rasuah yang melibatkan jajaran pengambil kebijakan tertingginya. Penangkapan tiga pimpinan MBG oleh aparat penegak hukum menjadi tamparan keras sekaligus mengkonfirmasi kekhawatiran para akademisi mengenai kredibilitas tata kelola program ini.

Bagi Ketua Umum PP Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) itu, kasus korupsi ini menjadi indikator kuat bahwa janji politik tersebut hanya berorientasi pada insentif elektoral jangka pendek. Salah satu indikatornya ialah program-program kampanye dari Prabowo tidak disusun dengan cara yang kredibel dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Salah satu indikatornya ialah program-program kampanye dari Prabowo tidak disusun dengan cara yang kredibel yang memiliki data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Melainkan hanya berkaitan dengan mengalihkan perhatian masyarakat agar mencoblosnya lagi. “Ini masalah sangat besar dalam komunikasi politik, karena kemudian retorika menjadi peyoratif. Retorika yang hanya ngomong doang. Hanya omon-omon,” ujarnya.

Imbas dari ambisi mempertahankan program MBG ini bahkan mulai mengorbankan sektor-sektor krusial lainnya, termasuk dunia pendidikan tinggi. Demi menopang anggaran makan gratis yang menyedot dana fantastis, pemerintah terpaksa melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di kementerian lain yang memicu kepanikan di kalangan civitas akademika.

Anang mengungkapkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh rekan sejawatnya di dunia kampus. “Contohnya kami di dunia dosen, luar biasa muncul efisiensi yang sangat signifikan untuk anggaran pendidikan,” jelasnya.

Di tengah situasi sengkarut retorika itu, Anang menilai komunikasi publik yang diperagakan oleh para pejabat negara justru semakin jauh dari standar profesionalisme. Kualitas penyampaian informasi dari pemerintah pusat saat ini berada di titik yang sangat memprihatinkan.Alih-alih menyampaikan data yang transparan, pemerintah kerap memproduksi narasi reaktif yang defensif demi mengamankan citra politik sang presiden.

“Komunikasi publik pemerintah itu kacau bangetlah. Kalau boleh saya katakan sebagai orang Malang, ngawur banget lah,” kritiknya.

Kekacauan komunikasi ini, tambah Anang, juga berakar dari pola perumusan kebijakan yang kerap kali lahir secara spontan dari podium pidato. Bukan melalui proses teknokratis yang terstruktur. Kebiasaan merespons massa secara emosional dinilai menghasilkan regulasi yang tumpang tindih dan membingungkan publik saat diimplementasikan.

Selain itu, Anang melihat ada kecenderungan berbahaya dalam cara presiden menelurkan instruksi di lapangan. Hal itu tak lepas dari kelemahan sistemik yang menjadi penyebabnya. “Kebijakan-kebijakan yang disusun dari pidato seperti itu akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak tersusun, tidak terstruktur,” ucapnya.

Jurang pemisah antara klaim manis pemerintah dan realitas pahit di lapangan semakin menganga lebar, memicu gelombang kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu potret kegagalan pemantauan ini tampak pada disparitas menu makanan yang dilaporkan kepada presiden dengan fakta yang diterima oleh anak-anak sekolah, yang bahkan berujung pada kasus keracunan massal.

Anang membeberkan salah satu temuan risetnya terkait kebohongan pelaporan ini dengan membandingkan fakta lapangan. “Ketika pejabat contohnya adalah ketua MBG yang sudah dipecat itu melaporkan ke Prabowo bahwa menunya itu ikan lele yang gede. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Ikan lele yang kecil,” ungkapnya.

Lebih jauh, Anang menengarai adanya masalah serius dalam lingkaran internal kepresidenan (ring satu), di mana proses penyaringan informasi tidak berjalan secara objektif. Para pembantu presiden ditengarai sengaja memanipulasi pesan agar presiden tetap merasa bahwa seluruh program berjalan tanpa kendala, sebuah pola komunikasi usang yang membahayakan akurasi kebijakan. “Tujuannya membuat ABS; Asal Bapak Prabowo senang,” kata Anang merujuk para gatekeeper di sekitar Istana.

Pola komunikasi yang manipulatif dan defensif ini dinilai sangat mencederai prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi dan ruang bagi kritik publik. Pemerintah pusat dipandang kerap mencurigai kelompok masyarakat sipil atau akademisi yang menyodorkan data tandingan sebagai pihak oposisi yang berniat menjatuhkan kekuasaan.

Anang sangat menyayangkan hilangnya empati dalam interaksi antara penguasa dan rakyatnya. “Sejak awal saya mengkritisi bahwa komunikasi publik pemerintah Indonesia itu tidak memiliki nilai empati.”

Alhasil, penolakan terus-menerus terhadap fakta-fakta lapangan yang disuarakan oleh masyarakat di media sosial justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan legitimasi pemerintah sendiri. Ketika warga disuguhi realitas buruk di lingkungan mereka, narasi “semua baik-baik saja” dari Istana justru akan memicu resistensi sosial yang lebih masif.

Anang memperingatkan pemerintah agar segera menghentikan penyangkalan ini sebelum terlambat. “Ketika masyarakat itu as a part of the fact tetapi kemudian dibantah oleh pemerintah, tentu masyarakat kita akan lebih percaya kepada apa yang terjadi di sekitarnya,” ujarnya. (*)